BERDIKARINEWS.ID – Data kemiskinan dan stunting di Kabupaten Kudus rampung diverifikasi ulang oleh sebanyak 535 Praja Pratama Institut Dalam Negeri (IPDN) selama 21 hari terakhir. Hasilnya, ada temuan baru terkait angka kemiskinan di Kabupaten Kudus.
Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, hasil verifikasi menunjukkan bahwa sebanyak 7.056 keluarga atau sebanyak 24.484 jiwa telah keluar dari desil 1 kategori sangat miskin atau miskin ekstrem.
Dari hasil ini dinyatakan bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kudus sudah tidak ada. Sedangkan sebanyak 4.316 keluarga atau 12,65 persen dinyatakan keluar dari desil 4 atau kelompok hampir miskin.
“Dari verifikasi di lapangan, penyebab menurunnya angka kemiskinan desil 1 atau kelompok sangat miskin adalah keberhasilan optimalisasi program bantuan langsung tunai maupun nontunai baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah,” katanya.
Sementara itu, penyebab menurunnya angk akemiskinan di desil 4 atau kelompok rentan miskin adalah peningkatan pendapatan perkapita dari sebanyak 132,3 juta per tahun menjadi 138,7 juta pertahun atau tumbuh hingga 4 persen. Selain itu juga karena gencarnya program pelatihan kerja dan bantuan modal yang dilakukan Pemkab Kudus sehingga menumbuhkan wirausahawan baru.
Ketua DPRD Kudus H Masan SE MM mengatakan, hasil verifikasi dan validasi ini penting sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan daerah untuk pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
Selain itu, praja IPDN juga berhasil melakukan pendataan rumah tidak layak huni (RTLH), selanjutkan bisa menjadi acuan Pemkab Kudus guna merumuskan kebijakan.
“Data hasil verifikasi dan validasi ini menjadi masukan penting bagi Pemkab Kudus dalam perencanaan program pengentasan kemiskinan ke depan,” katanya.
Meski diwarnai sejumlah kendala seperti perbedaan dialek dan Bahasa sehari-hari, para Praja IPDN tersebut tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Selain itu, adanya masyarakat yang kurang responsif dampak minimnya sosialisasi, serta keterbatasan alat transportasi antar dusun ke dusun atau dari desa ke desa lainnya juga berhasil diatasi dengan baik oleh para calon abdi negara tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Kudus mengucapkan terimakasih atas pengabdian praja IPDN yang berbaur dengan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Meski ada kendala di lapangan, semua program bisa dituntaskan tepat waktu,” katanya Masan yang juga Ketua DPC PDIP Kudus.
Masan mengatakan, dengan alokasi anggaran dan arah kebijakan yang sesuai, diharapkan masyarakat mendapatkan program yang berkeadilan.
Nantinya perlu dilakukan sinkronisasi data hasil magang praja IPDN dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Data hasil verifikasi dan validasi ini akan disandingkan dengan semua data yang ada guna menentukan arah perencanaan ke depan. Misalnya program penurunan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Kudus,” katanya.
Dengan begitu, program riil yang disusun oleh Pemkab Kudus bisa tepat sasaran. “Bagaimana ngopeni orang-orang tidak mampu secara data riil di lapangan. Harus ada intervensi pemda agar hidup mereka sejahtera dengan program yang diberikan,” katanya.
Masan mencontohkan, program bedah rumah tidak layak huni perlu berpijak pada data valid sebagai tolok ukur.
“Soal RTLH, kami juga akan gandeng pihak swasta yang memiliki program serupa, kini sudah ada datanya tinggal mengeksekusi solusi programnya,” katanya. (lis)
