BERDIKARINEWS.ID – Masih rendahnya serapan anggaran daerah memasuki triwulan kedua 2024 menjadi sorotan kalangan anggota dewan. Ketua DPRD Kudus H Masan SE MM menyoroti banyaknya kegiatan fisik yang tak kunjung dimulai hingga Mei ini.
Wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini mengatakan, dari segi anggaran, DPRD telah membahas dan mengesahkan APBD 2024 tepat waktu.
APBD telah disahkan sejak November 2023. Dengan disahkannya APBD tepat waktu, diharapkan eksekutif sudah bisa melaksanakan kegiatan pada triwulan pertama tahun anggaran. Dengan begitu, hasil kegiatan bisa segera dirasakan oleh masyarakat.
Namun pada kenyataannya, sampai saat ini beberapa proyek vital yang didanai dari anggaran APBD 2024 sama sekali tak berjalan.
Masan mencontohkan, proyek di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) banyak yang belum terlaksana.
“Anggaran sudah ada. DPRD sudah mengesahkan APBD 2024 tepat waktu. Tapi mengapa sampai sekarang tidak salan, saya tidak paham eksekutif hari ini,” ujarnya.
Masan menegaskan, pihaknya segera mendesak OPD untuk segera melaksanakan proyek-proyek yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai penundaan dan keterlambatan ini mengganggu aspek lainnya di Kudus.
Dalam waktu dekat, kata Masan, dirinya juga akan berkeliling ke setiap kantor OPD di Kudus untuk mengetahui ada apa yang sebenarnya terjadi. Mengingat seharusnya sudah tidak ada kendala apa-apa lagi.
“Kami melihat semua program ini hampir tidak jalan, seharusnya ada kebijakan dari pimpinan ini, akan dibawa kemana pembangunan Kudus,” ujarnya.
Saat ini, beberapa pembangunan dengan anggaran besar memang belum berjalan di Kudus. Sebut saja pembangunan sentra industri hasil tembakau atau SIHT. Kemudian proyek perbaikan dan renovasi sekolah hingga beberapa kegiatan pembangunan lainnya.
Data DPPKAD Kabupaten Kudus menyebutkan, hingga Triwulan pertama akhir bulan Maret 2024 penyerapan anggaran tercatat baru 16,5 persen.
Padahal sesuai target dari Pemerintah Pusat idealnya realisasi serapan anggaran pada Triwulan pertama bisa mencapai 20 persen.
Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kudus H Rochim Sutopo ST MT mengatakan, Komisi C juga mempertanyakan belum terlaksananya kegiatan di APBD 2024 saat menggelar rakor dengan OPD terkait.
Pada Rakor itu, OPD berdalih jika penyerapan yang rendah itu disebabkan masih dalam Proses lelang dan masih disosialisasikan dengan Bagian Pengadaan Barang Jasa. Sebab pelaksanaan kegiatan melalui Metode E-Catolog, sehingga masih butuh tahap Sosialisasi sehingga ini rendah.
“Kami juga mengajak PUPR kunjungan kerja ke Yogyakarta untuk belajar bagaimana agar penyerapan anggaran di Kudus bisa cepat dan waktu mutu bisa lebih baik. Komisi C tentu akan terus memantau agar kegiatan bisa terlaksana tepat waktu,” katanya. (lis)