BERDIKARINEWS.ID – Hasil Pemilu terutama Pileg 2024 tak akan mengganggu kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Meski sebagian tak maju lagi atau juga tak terpilih kembali, Ketua DPRD Kudus H Masan SE MM menegaskan anggota DPRD Kudus tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas hingga akhir periode jabatan.
Masan menambahkan, setiap wakil rakyat memiliki tanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi konstituennya. Hal ini telah diatur dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD. “Seluruh anggota DPRD Kabupaten Kudus periode saat ini tetap akan bekerja dengan maksimal menyelesaikan tugasnya,” katanya, Kamis (29/2).
Diketahui, masa jabatan DPRD Kabupaten Kudus periode saat ini akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya akan tetap menjalankan tupoksinya sampai akhir masa jabatan tersebut. Salah satunya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.
“Kami tetap bertugas sesuai dengan tupoksi DPRD, kami pastikan pembangunan di daerah tahun ini akan berjalan dengan baik. Ini sesuai dengan masa jabatan anggota dewan periode ini,” tuturnya.
Masan meminta program pembangunan di pemerintah daerah harus tetap dijalankan secara optimal meskipun ke depan juga akan ada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penyelenggaraan Pilkada sendiri dijadwalkan akan dilaksanakan pada sekira bulan November 2024.
“Pilkada kan hal yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pastinya pelaksanaan Pilkada akan tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah dijadwalkan KPU. Pemerintah daerah fokus saja pada kondusifitas pembangunan,” katanya.
Masan menyebut, masalah pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah disahkan. Dirinya meminta proses pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari APBD bisa segera dilaksanakan agar selesai sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
“Pemerintah daerah bisa fokus ke program pembangunan yang sudah dialokasikan, apakah itu di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, UMKM atau lainnya. Itu bisa segera dieksekusi saja biar selesainya tidak menjelang akhir tahun,” terangnya.
Dia menambahkan, berdasarkan pengamatannya, sejauh ini ada program pemerintah daerah yang belum berjalan. Baik itu program fisik maupun nonfisik.
Pihaknya pun berencana melakukan pemanggilan terhadap OPD di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus yang sampai saat ini belum menjalankan programnya. Hal ini juga sesuai dengan tugas DPRD sebagai pengawas untuk menyikapi program Pemkab Kudus.
“Saya melihatnya ada program yang belum jalan. Kami ada rencana memanggil OPD yang memang belum menjalankan programnya sampai saat ini,” ujarnya.(lis)