BERDIKARINEWS.ID – Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus memberikan evaluasi atas pelaksanaan anggaran daerah tahun 2023. Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Kudus memberikan catatan masing-masing pada rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, Senin (24/6).
Hadir pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kudus Hj Tri Erna Sulistyawati SH, H Mukhasiron SAg, dan Sulistyo Utomo SE MM itu, Pj Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie bersama jajaran Forkopimda dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Kudus.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Hendrik Marantek SH mengatakan, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah memasuki fase terakhir RPJMD. Laporan ini penting untuk mengukur capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yang merupakan implementasi dari Visi dan Misi Bupati.
“Ibarat progres pembangunan sebuah gedung, maka sekarang ini telah 100 persen. Sehingga bentuk bangunan tersebut telah nampak nyata capaiannya, Yaitu tercapainya Visi dan Misi Bupati Kudus 2018-2023 yang disampaikan di forum ini pada tanggal 26 September 2018, yaitu Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern Religius, Cerdas Dan Sejahtera,” katanya.
Fraksi PKS menyoroti masih banyaknya kegiatan anggaran daerah yang dilaksanakan di akhir tahun. Juru Bicara Fraksi PKS Ruston Harahap mencontohkan, sejumlah proyek kegiatan dan pencairan hibah kepada lembaga-lembaga yang dilaksanakan menjelang akhir tahun.
Imbasnya, pelaksaan anggaran waktunya kurang panjang, Untuk itu, kata dia, Fraksi PKS menyarankan agar realisasi anggaran bisa lebih awal sehingga serapan bisa optimal. “Setiap rupiah yang kita anggarkan akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga setiap rupiah yang kita anggarkan dipastikan untuk kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan RPJMD dan dipastikan ada evaluasi yang benar,” katanya.
Wakil Ketua Fraksi Nasdem Drs Masud yang membacakan pandangan umum fraksinya mengatakan, dari laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 2,236 triliun dalam realisasinya tercapai Rp 2,276 triliun atau 101,75 persen dari target yang ditetapkan.
Secara garis besar jika dilihat dari persentasi pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2023, menunjukan tren peningkatan yang tidak begitu signifikan dari tahun sebelumnya. “Bahkan Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah sangat jauh pendapatanya dibanding dengan tahun kemarin,” katanya.
Melihat pendapatan daerah yang tidak begitu signifikan, kata dia, menunjukkan kurang optimalnya usaha eksekutif dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
Belanja Daerah APBD Kabupaten Kudus tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar 90,84 persen dari target yang ditentukan. Hal ini menunjukan Pemerintah Daerah masih belum optimal dalam menjalankan target Belanja Daerah yang ditentukan. Serapan anggaran di masing-masing OPD masih belum seratus persen terlaksana.
Sehubungan dengan belanja daerah yang tidak tercapai 100 persen, Fraksi Nasdem mempertanyakan langkah apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah, agar tidak terulang lagi.
Juru Bicara Fraksi Golkar Kholid Mawardi mengatakan, fraksinya menyoroti secara umum dari laporan pelaksanaan anggaran 2023 menunjukkan bahwa Bupati Kudus dalam hal ini sebagai kepala daerah sudah memenuhi pencapaian dalam bekerja.
“Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, adalah ketika berbicara evaluasi kepemimpinan Bupati, setidaknya ada enam hal pokok yang harus diukur yakni bidang Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, sosial, Politik, dan Hukum. Tentu enam hal pokok dimaksud juga seharusnya dapat disampaikan secara detail dan sistematis,” katanya.
Fraksi Partai Golkar mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus yang belum berjalan Maksimal melaksanakan visi – misi Bupati Kabupaten Kudus, segera dievaluasi.
Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat menyoroti Masih banyaknya temuan terkait anggaran pada OPD yang harus dikembalikan ke kas Daerah. Juru Bicara Fraksi ANHD Sadiyanto SSos MHmengatakan, hal ini menandakan kurangnya kehati-hatian Pemerintah Kabupaten dalam mengelola keuangan. “Perlu dilakukan penguatan dan pengawasan administrasi keuangan, oleh karena itu kedepan Pemkab harus menyikapi dengan teliti,” katanya. (lis)
