Kudus, berdikarinews.id – Melonjaknya jumlah pasien yang mengunjungi layanan poli di RSUD dr Loekmonohadi Kudus perlu disikapi jajaran direksi dan manajemen rumah sakit pelat merah itu. Anggora Komisi D DPRD Kudus Muhtamat mengatakan, RSUD Kudus perlu mempertimbangkan diri untuk menambah jam layanan poli di luar jam layanan yang sudah ada.
Muhtamat yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kudus menambahkan, antrean di layanan poli rawat jalan di RSUD Kudus cukup banyak setiap harinya. Ia mengapresiasi langkah RSUD Kudus yang sudah membuka pendaftaran online untuk memangkas waktu tunggu pasien.Hanya saja, RSUD Kudus perlu mempertimbangkan warga Kudus yang karena kesibukan, tetap bisa mendapatkan pelayanan di luar jam layanan yang sudah ada.
“Tentu akan menjadi nilai plus bagi RSUD Kudus jika mampu memberikan layanan yang luas kepada masyarakat. Apalagi RSUD Kudus kini tak hanya menjadi rujukan bagi warga Kudus saja, tetapi juga warga luar daerah,” katanya.
RSUD Kudus kini memiliki sebanyak 22 poli yang beroperasi pada hari Senin – Sabtu. Pendaftaran pasien dibuka mulai pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB pada hari Senin – Kamis. Untuk hari Jumat dan Sabtu, pendaftaran dibuka mulai pukul 07.00 WIB – 10.00 WIB.
Plt Direktur RSUD dr Loekmonohadi Kudus Mustiko Wibowo membenarkan adanya lonjakan pengunjung di Poli RSUD Kudus.
“Sejak tahun 2023 ini angka kunjungan pasien di 22 poli yang ada di RSUD Kudus mencapai 11 ribu orang. Padahal tahun sebelumnya di kisaran 8 ribu orang,” katanya.
Pihaknya menyambut baik usulan penambahan jam layanan poli untuk melayani masyarakar yang lebih luas. Hanya saja, penambahan itu perlu dibarengi jumlah dokter dan tenaga kesehatan lainnya mulai perawat hingga petugas farmasi, dan lainnya. “Untuk menambah Poli tentu harus ada tambahan SDM yang harus disiapkan. Kami saat ini masih menghitung kebutuhannya. Namun sepertinya tambahan jam pelayanan misalnya Poli buka di sore hari, belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.
Mustiko menambahkan, RSUD Kudus saat ini juga mempertimbangkan untuk membuka layanan Poli eksekutif. Layanan poli ini menawarkan pelayanan kesehatan one stop service mulai pendaftaran, pemeriksaan, hingga pengambilan obat di satu lokasi. Pihaknya berencana menggunakan ruangan kantor manajemen dan direktur untuk tempat layanan poli eksekutif ini. Sementara nantinya kantor manajemen akan dipindah ke bangunan eks Akbid Kudus yang saat ini sudah dilimpahkan ke RSUD Kudus.
“Kami sudah menyampaikan ke jajaran manajemen bahwa sebagai petugas pelayanan manajemen harus mau mengalah dengan pasien. Pasien tentu harus dinomor satukan, atau diutamakan,” katanya.
Mustiko menambahkan, rintisan Poli eksekutif ini seuai Permenkes harus berada di gedung tersendiri atau terpisah dari gedung lain. Layanan one stop service ini dibuat untuk lebih memanjakan pasien. Hanya saja layanan di Poli eksekutif ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh JKN. “Berbeda dengan Poli umum yang sudah ada yang bisa gratis dengan menggunakan JKN. Untuk Poli eksekutif ini memang berbayar. Tetapi nanti akan kami koordinasikan dengan BPJS Kesehatan agar tetap ada sebagian biaya yang bisa di-cover melalui program JKN,” katanya.
Mustiko menambahkan, pihaknya tengah menggali informasi terkait penerapan rintisan poli eksekutif yang ada di RSUD Madiun. “Kebetulan disana sudah ada. Kami juga telah belajar ke RSUD di Tuban yang sudah memiliki rintisan poli serupa. Semoga bisa segera terwujud dalam waktu dekat ini,” katanya. (lis)