BERDIKARINEWS.ID – Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang tergabung dalam Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Kabupaten Kudus mendatangi gedung DPRD Kudus, Selasa (30/5) sore.
Mereka wadul ke DPRD Kudus menyusul sulitnya mengakses informasi kegiatan lelang proyek pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM).
Ketua HILLSI Wasito mengatakan, pihaknya kecewa kepada Disnaker karena jarang dilibatkan dalam pelaksanaan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Mereka juga mengaku kesulitan mencari informasi tender pekerjaan.
Jajaran pengrus dan anggota HILLSI diterima langsung oleh Ketua DPRD Kudus Masan. Masan hadir didampingi anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi. Sayangnya, Kepala Disnaker Rini Kartika Hadi yang diundang hingga audiensi berakhir tak datang. Ia diwakili Kepala BLK Evita Dewi.
Ketua HILLSI Kabupaten Kudus Wasito mengatakan, anggotanya selalu ketinggalan informasi terkait lelang pekerjaan pelatihan kerja yang digelar BLK Kudus. BLK Kudus merupakan lembaga pelatihan kerja yang berada di bawah naungan Disnaker.
“Kami selalu ketinggalan informasi. Padahal kami selalu koordinasi menanyakan langsung ke Disnaker. Tapi kemudian kami mendapat informasi sudah muncul pemenang lelang dari luar daerah,” katanya.
Wasito menilai anggotanya memiliki kompetensi yang cukup untuk menggelar pelatihan latihan kerja. Hanya saja selama ini informasi terkait tahapan lelang selalu sulit diakses.
HILLSI, kata Wasito, ingin ada penjelasan dari Disnaker mengapa justru banyak pengelola LPKS luar daerah yang menang tender di Kudus. Sementara itu, pengelolal LPKS di Kudus malah kesulitan mendapatkan informasi kegiatan lelang.
“Ada memang sebagian anggota kami yang akhirnya bisa mengerjakan lelang. Itu pun setelah mencari informasi kesana kemari. Kami butuh penjelasan dari Disnaker mengapa sulit mendapatkan informasi terkait lelang pekerjaan tersebut,” ujarnya.
Kepala BLK Evita Dewi yang hadir mewakili Kepala Disnaker Rini Kartika Hadi menegaskan, pihaknya tidak pernah meragukan kompetensi LPKS di Kabupaten Kudus. Hanya saja memang seluruh pekerjaan pelaksanaannya melalui tahap lelang di LPSE.
“LPKS di Kudus juga ada bisa menang tender dan melaksanakan pekerjaan kami. Kami tegaskan pengadaan dilakukan by sistem di LPSE. Semua kegiatan diupload di LPSE sehingga kegiatan ini menjadi peluang bagi LPKS di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kudus Masan meminta pengelola LPKS bersabar. Ia menilai Kepala Disnaker Rini Kartika Hadi selama ini memang sulit diajak berkomunikasi.
Masan sepakat jika pelaksanaan kegiatan di wilayah Kabupaten Kudus lebih memprioritaskan putera daerah. Tentunya dengan mekanisme dan tahapan yang benar.
“Jika niatnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahetaran masyarakat di daerah, tentu OPD harus bersinergi dengan pemangku kepentingan. Minimal informasi tersampaikan dan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi hingga pengelola LPKS merasa selalu ketinggalan informasi kegiatan lelang seperti ini,” katanya.
Masan menegaskan, kepala Disnaker saat ini diakuinya minim prestasi. Seluruh fraksi di DPRD Kudus bahkan pernah mengusulkan agar Bupati Kudus mengganti kepala Disnaker. Tolok ukurnya jelas, penyerapan anggaran paling rendah dibanding OPD lain.
“Kami juga heran mengapa sampai saat ini masih dipertahankan (oleh Bupati). Jadi kami harap pengelola LPKS ini terus bersabar dan tetap berusaha. Kami yakin rezeki sudah ada yang mengatur,” ujarnya.