Kudus, berdikarinews.id – Ketua DPRD Kudus Masan menolak rencana pemerintah melakukan impor beras hingga 1 juta ton. Langkah tersebut jelas tidak berpihak kepada petani, termasuk yang ada di Kudus.
Saat ini stok beras cukup banyak, bisa dikatakan surplus karena ada panen raya. Kondisi di daerah lain diyakini juga tak jauh beda. “Jika impor beras dilanjutkan, justru akan merusak semangat kedaulatan dan kemandirian di bidang pangan, petani akan terdampak,” katanya Kamis (26/3).
Dirinya sudah melihat kondisi lapangan, melihat ke gudang penyimpanan beras dan penggilingan, kondisinya penuh. Stok yang ada juga mencukupi untuk kebutuhan hingga ramadhan.
Tak hanya itu, petani juga harus menelan pil pahit lagi karena harga gabah kering panen (GKP) anjlok. Harga GKP saat ini hanya Rp 3.500 per kilogram. “Kalau impor dilanjutkan, petani makin tertekan,” terangnya.
Jika melihat data sebelumnya, harga GKP saat ini paling rendah, sebelumnya paling rendah antara Rp 4 ribu hingga Rp 4.300 per kilogram saat musim hujan.
Harga yang ada saat ini, dipastikan tidak akan memberikan keuntungan kepada petani. Bahkan petani bisa mengalami kerugian cukup besar.
Pemilik Penggilingan Beras UD Karunia Desa Ngemplak, Devin mengatakan, kondisi gudang saat ini penuh. Stok hingga 120 ton, cukup melimpah.
Banyaknya stok tersebut karena penyerapan gabah oleh Bulog belum maksimal. Padahal gudang Bulog saat ini banyak uang kosong, jika ingin mengamankan stok, seharusnya Bulog segera melakukan penyerapan beras petani.
“Untuk soal rencana impor, dirinya memang tak bisa berbuat banyak, karena imbasnya harga gabah anjlok akibat respon pasar ke arah negatif,” imbuhnya. (sol)