Kudus, berdikarinews.id – Level pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kudus masuk level 3 lagi, salah satunya karena vaksinasi untuk lansia belum capai target. Kendala itu disebabkan terkendala nomor induk kependudukan (NIK). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) langsung diperintahkan menyelesaikannya.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Jawa Tengah yang rutin diselenggarakan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama jajaranya. Kegiatan itu melibatkan seluruh Kepala Daerah se-Jawa tengah. Rapat tersebut diselenggarakan secara virtual, hadir pula Bupati Kudus H.M. Hartopo beserta jajaran mengikuti berjalanya kegiatan di gedung Command Center Diskominfo Kudus, Senin (11/10/2021).
Pada rakor tersebut, Bupati Kudus melaporkan bahwa indikator turunnya level PPKM di Kudus salah satunya karena kurangnya vaksinasi lansia. Bupati menyebut bahwa ada lansia yang sudah siap divaksin tetapi terkendala NIK.
Akibatnya, banyak lansia yang gagal divaksin yang menyebabkan persentase vaksinasi lansia belum mencapai target. Sampai dengan Minggu (10/10/2021), Vaksinasi lansia di Kudus baru 28,6 persen untuk dosis 1. “Sehingga kami akan libatkan Dinas Dukcapil dalam vaksinasi untuk mengatasi kendala ini,” terangnya.
Pihaknya menargetkan capaian vaksinasi total lebih dari angka 50 persen. Saat ini capaian vaksinasi sudah mencapai 47,1 persen. Langkah ini untuk mengejar herd immunity di Kudus, sehingga bisa memulihkan kondisi di Kudus, teramsuk kondisi perekonomian agar segera pulih.
Mendengar hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan apresiasi atas percepatan vaksinasi lansia di Kudus. Terutama langkah yang diambil bupati dalam mencari solusinya. “Solusi yang diambil sangat tepat sekali, memang Dukcapil perlu dihadirkan untuk menangani kendala NIK saat proses vaksinasi,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah mengimbau langkah yang diambil Bupati Kudus dapat menjadi percontohan oleh kepala daerah yang lain.
“Betul harus begitu. Dan langkah tersebut harus dapat diaplikasikan oleh Kepala daerah lainya. Pokoknya jangan mempersulit masyarakat. Semua harus bisa disuntik. Kalo memang harus cara manual dulu tidak apa-apa,” kata Ganjar.
Lebih lanjut Gubernur terus mendorong daerah untuk menggenjot vaksinasi. Segala persoalan harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan agar target tercapai.(sol)
