Kudus, berdikarinews.id – Masyarakat Kudus diimbau untuk taat dalam membayarpajak, salah satunya pajak kendaraan bermotor (PKB). Karena sampai saat ini masih banyak temuan warga yang menunggak atau belum membayar PKB. Akibatnya berimbas kepada pendapatan asli daerah (PAD).
Bupati Kudus Hartopo mengatakan, PKB menjadi kewajiban pemilik kendaraan bermotor, sehingga pihaknya mengajak agar masyarakat membayar pajaknya tepat waktu. ”Pajak yang dibayar nantinya juga Kembali ke masyarakat, berupa pembangunan agar lebih maju di Kudus,” katanya saat menghadiri Sosialisasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Hotel Kenari, Selasa (15/3/2022).
Pihaknya menjelaskan, penunggakan tersebut juga diperparah dengan operasi yang jarang dilakukan saat pandemi. Oleh karena itu, sosialisasi ini penting digelar terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Apalagi, pajak diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan Kabupaten Kudus.
Pemerintah Kabupaten Kudus mendukung penggencaran sosialisasi PKB untuk ASN dan pegawai non ASN. Selanjutnya, sosialisasi disiplin PKB dapat diteruskan ke desa dan kecamatan berkolaborasi dengan camat dan kepala desa.
”Sosialisasi harus gencar paling tidak untuk ASN dan pegawai non ASN dulu, selanjutnya baru nanti diteruskan ke desa-desa,” terangnya.
Selain itu, Hartopo meminta agar akses pembayaran PKB dipermudah. Seperti yang diketahui, PKB dapat dibayarkan melalui aplikasi ‘Sakpole’. Namun, pengesahan STNK tetap harus ke kantor Samsat. Kedepan, pihaknya mendorong agar pengesahan dapat dilakukan secara online sehingga tidak perlu datang ke kantor.
“Kalau bisa pengesahannya juga online jadi masyarakat tak perlu datang lagi ke kantor Samsat,” harapnya.
Hartopo juga menyoroti pelanggaran lalu lintas yang masih serinh terjadi. Pihaknya akan terus mengupayakan agar Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bisa berjalan maksimal. Kendala yang dihadapi saat ini adalah minimnya kamera ETLE yang berpotensi adanya pelanggaran di persimpangan tanpa kamera ETLE.
Pihaknya berjanji akan menambah kamera ETLE sesuai dengan kemampuan APBD Kudus. “Saat ini masih belum bisa menambahkan karena ada refocusing. Kalau dirasa APBD mampu, kami akan menambah kamera ETLE,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Prov Jateng Nur Khabsyin menyampaikan inovasi harus terus dikembangkan di era digital. Pihaknya mengapresiasi adanya reward untuk taat pajak yang telah dilakukan. Selanjutnya, sosialisasi disiplin pajak perlu digencarkan.
“Sosialisasi dan inovasi di era reformasi birokrasi perlu terus dikembangkan,” tuturnya.
Tak hanya Anggota Komisi C DPRD Prov Jateng Nur Khabsyin, Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Reg Ident) Kudus Iptu Noor Alifi juga memaparkan “Penerapan ETLE dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kudus Mas’ut memaparkan “Peran Pemerintah Kabupaten dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”.(sol)
