Kudus, berdikarinews.id – Mbah Sani, lansia berusia 64 tahun itu melakukan longmarch sepanjang 30 kilometer dari rumahnya di Desa Ngemplak Lor RT/04/RW 02, Kecamatan Margoyoso ke kantor DPRD Kudus Jumat (6/1/2023). Tujuannya tak ain untuk mengadukan nasibnya dimana rumah yang ditinggalinya selama 30 tahun akan hilang.
Mbah Sani datang ke Gedung DPRD Pati didampingi salah seorang kerabatnya serta kuasa hukumnya Sukarman. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Pati Hardi dan Wakil Ketua Komisi C DPRD Pati Irianto Budi Utomo. Turut hadir pula Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Ari Wachid.
Saat ini pengadilan sudah bersiap melakukan eksekusi pengosongan lahan. Sehingga Mbah Sani terancam kehilangan tanah seluas 800 meter persegi tempat rumah yang selama ini dihuninya seorang diri.
Meski sudah “di ujung tanduk”, Mbah Sani belum menyerah. Didampingi kuasa hukumnya, Sukarman, Mbah Sani mendatangi gedung wakil rakyat, DPRD Pati.
Mbah Sani memasuki Gedung DPRD Pati dengan aksi berjalan kaki sebagai simbol bahwa dirinya yang sudah lanjut usia masih punya semangat juang untuk mempertahankan tanah yang selama ini dia tinggali.
Untuk diketahui, Mbah Sani merupakan warga Desa Ngemplak Lor RT 4 RW 2, Kecamatan Margoyoso.
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Pati No. 42/Pdt.G/2017/PN.Pti, gugatan tetangga Mbah Sani, yaitu Srigati, Hariyati, Haryanto, dan Haryatun dikabulkan.
Dalam putusan pengadilan itu, tanah beserta rumah yang selama ini ditinggali Mbah Sani masuk menjadi bagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 320 atas nama Kahar yang merupakan orang tua para penggugat.
“Waktu sidang saya tak mampu sewa pengacara, makanya bingung dan sekedar datang di pengadilan. Sedangkan mereka pakai jasa pengacara,” ucap Mbah Sani.
Mbah Sani tidak rela jika tanah yang dulu dia dapatkan dengan uang hasil menjual tegal peninggalan orang tua itu jadi milik orang lain.
“Saya tidak mau kalau diusir. Saya sudah tinggal di sana 30 tahun lebih,” kata dia.
Kuasa hukum Mbah Sani, Sukarman, berharap DPRD Pati menjalankan fungsi pengawasannya berkaitan dengan mekanisme sengketa tanah yang dihadapi Mbah Sani.
“Mbah Sani adalah korban dari sebuah mekanisme penerbitan hak atas tanah yang menurut saya banyak yang perlu dievaluasi,” ungkap dia.
Pria yang akrab disapa Karman ini mengatakan, Mbah Sani sudah punya akta jual beli dan sudah bayar pajak tanah tiap tahun.
“Namun demikian ada warga lain yang kemudian melakukan gugatan di pengadilan dan tanah yang dibeli Mbah Sani ini masuk menjadi bagian dari sertifikat penggugat,” kata dia.
Karena putusan pengadilan sudah inkrah, lanjut dia, Mbah Sani terancam nasibnya.
“Pengadilan negeri Pati sudah memperingatkan supaya Mbah Sani mengosongkan lahannya. Maka kami hadir ke sini untuk melakukan pengawasan dan membuka bagaimana sejarah tumpang-tindih antara tanah Mbah Sani dengan tanah milik orang lain yang sama-sama mempunyai sertifikat hak milik,” ucap dia.
Karman mengatakan, Senin besok ia akan bersurat dengan Bawas Mahkamah Agung.
Dia berharap Bawas Mahkamah Agung melakukan eksaminasi, menelaah apakah putusan Pengadilan Negeri Pati yang mengalahkan Mbah Sani sesuai dengan koridor hukum atau tidak.
“Ini tidak mempengaruhi peradilan, tapi kami ingin membuka kepada publik bahwa Mbah Sani ketika digugat tidak ada advokat yang mendampingi. Sehingga kemudian tidak mengajukan saksi-saksi ataupun bukti tertulis,” kata dia.
Karman mengaku prihatin karena PN Pati memiliki posko bantuan hukum gratis, namun tidak merekomendasikannya kepada Mbah Sani.
Karman juga berharap, DPRD membantu untuk meminta PN Pati melakukan penundaan eksekusi.
“Sebab kami sedang dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Paling tidak penundaan ini untuk menghormati proses memori PK yang kami lakukan,” tandas dia.
Wakil Ketua II DPRD Pati Hardi berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Dia berharap bisa dilakukan PK terhadap putusan PN Pati.
“In syaa Allah saya juga akan datang ke PN Pati untuk meminta agar eksekusi ditunda,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Pati ini.
Sebelumnya, saat dikonfirmasi wartawan, Humas PN Pati Aris Dwi Hartoyo mengatakan terkait Mbah Sani yang tidak didampingi advokat dan tidak direkomendasikan posko bantuan hukum, dalam hal ini hakim bersifat pasif.
Sebab menurutnya, perkara Mbah Sani adalah kasus perdata sehingga hakim bersifat pasif. Sehingga soal mau didampingi advokat atau tidak, itu sepenuhnya diserahkan kepada pihak Mbah Sani.
“Jika pihak Mbah Sani tidak puas dengan putusan majelis hakim silakan saja tempuh upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK),” kata Aris.(sol)
